JAKARTA, KOMPAS.TV - Program bantuan sosial atau bansos pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi pembahasan sentral dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). <br /> <br />Para ahli pun dihadirkan untuk menguatkan argumen yang diajukan dari masing-masing pemohon. <br /> <br />Tim Hukum AMIN, Hamdan Zoelva menyebut penyaluran bansos yang begitu massif, dengan peningkatan persentase suara yang diraih pasangan 02. <br /> <br />Terbukti, adanya hubungan kausalitas pembagian bansos dengan peningkatan luar biasa yang diraih pasangan 02. <br /> <br />"Setuju, bansos adalah program Negara yang diperuntukan warga miskin, masalahnya adalah penyaluran bansos yang diembel-embeli gambar 02, warna, hingga titipan Jokowi", ungkap Hamdan Zoelva dalam Program SATU MEJA (3/4/2024). <br /> <br />Timnas AMIN pun juga mengkhawatirkan adanya pembagian bansos yang dilakukan pemerintah itu, seolah menakut-nakuti bahwa rakyat tidak akan dapat bansos apabila memilih pasangan selain 02. <br /> <br />Baca Juga Zainal Arifin: Kalau Hakim Menggunakan Logika Formil, Pasti Berantakan | SATU MEJA di https://www.kompas.tv/talkshow/498076/zainal-arifin-kalau-hakim-menggunakan-logika-formil-pasti-berantakan-satu-meja <br /> <br />#pilpres2024 #sengketapilpres #aniesmuhaimin <br /> <br />Produser: Leiza Sixmansyah <br /> <br />Thumbnail: Noval <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/498078/tim-hukum-amin-pembagian-bansos-tidak-masalah-masalahnya-pembagiannya-tidak-adil-satu-meja
